Ududtoto – Pengadilan di Amerika Serikat mulai memikirkan implikasi hukum penggunaan chatbot, seperti ChatGPT, dalam proses hukum. Pada bulan Februari, sebuah pengadilan federal di Michigan memutuskan bahwa percakapan seorang individu yang mewakili dirinya sendiri dengan ChatGPT untuk mempersiapkan kasusnya dianggap sebagai “work product” yang dilindungi dari akses pihak lawan. Sementara itu, di New York, pengadilan yang sama menyatakan bahwa dokumen yang dihasilkan oleh terdakwa kriminal menggunakan Claude tidak berstatus percakapan yang dilindungi antara pengacara dan klien. Pengadilan tersebut berargumen bahwa Claude bukanlah seorang pengacara dan pengguna tidak memiliki harapan yang wajar untuk privasi.
Pada bulan Maret, Hakim Braswell menyatakan bahwa penggunaan chatbot oleh individu yang tidak diwakili sebaiknya dibatasi. Ia mengakui bahwa meskipun sistem AI seperti ChatGPT mengumpulkan data pengguna, harapan akan privasi tetap ada. Kasus terkait isu ini masih terbagi di antara pengadilan.
Beberapa hakim mempertanyakan tanggung jawab chatbot dalam memberikan nasihat hukum yang tepat. Misalnya, Hakim Allison Goddard di California mencatat bahwa individu tanpa pengacara sering kali menerima saran keliru dari ChatGPT, sehingga menganggap nilai klaim mereka jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Ketika seorang penggugat mengajukan klaim sebesar $700,000, hakim harus memberikan penjelasan hukum untuk menyadarkan individu tersebut.
Pertanyaan kepatuhan hukum juga muncul, terutama terkait tuntutan hukum yang diajukan Nippon Life Insurance Company terhadap OpenAI, yang menuduh bahwa ChatGPT beroperasi tanpa lisensi hukum. OpenAI berargumen bahwa ChatGPT tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan hukum. Saat ini, berbagai negara bagian mulai mempertimbangkan legislasi untuk menuntut tanggung jawab perusahaan AI saat memberikan nasihat hukum yang buruk.
Dengan banyak orang masih mencari bantuan dari AI dalam proses hukum, tantangan besar tersisa menuntut kejelasan dan batasan dalam penggunaan teknologi ini.
